Kemenkeu dan ADB Gelar Konferensi Perubahan Iklim Internasional
Jakarta, FORTUNE – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Asian Development Bank (ADB) menggelar Konferensi Perubahan Iklim Internasional bertema “A Just and Affordable Transition toward Net Zero” pada Kamis (22/7). Konferensi virtual diikuti oleh peserta dari sektor publik dan swasta, mitra pembangunan, think-tank dan akademisi, dan menjadi wadah untuk membahas isu tantangan perubahan iklim.
Para narasumber membahas praktik-praktik yang dilakukan di dunia internasional untuk dapat membantu negara-negara berkembang bertransisi ke ekonomi rendah karbon. Bantuan sama juga ditujukan untuk mengejar pemulihan dari Covid-19 yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif.
Menurut Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, Indonesia telah dan akan terus berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon serta mencapai negara yang tahan iklim menuju ekonomi rendah karbon.
“Indonesia telah melakukan upaya yang kuat untuk transisi ke ekonomi rendah karbon. Pada tahun 2016, kami menyampaikan Nationally Determined Contribution (NDC) pertama kami ke United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dengan target pengurangan emisi 29 persen tanpa dukungan internasional dan 41 persen dengan dukungan internasional, dibandingkan dengan business-as-usual baseline di tahun 2030,” katanya.
Suahasil mengatakan isu perubahan iklim telah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Pemerintah pun telah menetapkan rencana aksi nasional, baik mitigasi maupun adaptasi.
Pada kesempatan sama, Presiden ADB, Masatsugu Asakawa, menyerukan kepada negara-negara di Asia dan Pasifik untuk mengambil tindakan tegas dalam mengatasi perubahan iklim. Mereka juga diminta memastikan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata selama pandemi berlangsung.
Menurutnya, Indonesia dapat memimpin dengan memberi contoh melalui kepemimpinan G20 pada 2022 dan ASEAN pada 2023. “ADB berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada Indonesia melalui sovereign yang kami miliki, dan operasi sektor swasta,” ujarnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, pada kesempatan itu mengungkapkan pentingnya strategi pendanaan untuk mencapai target NDC, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia.
“Banyak inisiatif yang telah kita lakukan (terkait pendanaan). Tidak hanya saat ini, tetapi sejak beberapa tahun yang lalu. Sehingga ketika berbicara pemulihan hijau, Indonesia telah melakukan berbagai upaya tersebut. Kita harus memanfaatkan momentum pandemi ini untuk bisa pulih dengan lebih hijau,” ujar Febrio.
Indonesia sedang menyusun Kerangka Kerja Fiskal Perubahan Iklim (Climate Change Fiscal Framework/CCFF) untuk memperkuat pembiayaan berkelanjutan demi mencapai SDGs. Itu termasuk NDC dan emisi nol karbon. CCFF akan menetapkan strategi kebijakan untuk memobilisasi pembiayaan publik dan swasta demi pembangunan berkelanjutan.
Untuk mempercepat investasi hijau di Indonesia, agenda reformasi dalam kebijakan fiskal sudah dimulai intensif. Dalam lima tahun terakhir, belanja negara untuk penanganan perubahan iklim rata-rata mencapai 4,1% dari APBN.
Untuk menarik pendanaan dari sektor swasta, pemerintah Indonesia memberikan, di antaranya, insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, dan fasilitas PPN. Semua itu ditujukan untuk meningkatkan pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Ada pula insentif pajak untuk mobil listrik.
Pemerintah Indonesia juga sedang menyusun mekanisme nilai ekonomi karbon dan pajak karbon. Sementara di sisi pembiayaan APBN, pemerintah telah menerbitkan sukuk hijau sejak 2018. Surat berharga negara itu digunakan untuk, antara lain, membiayai transportasi berkelanjutan, mitigasi bencana, pengelolaan limbah, akses energi sumber terbarukan, dan efisiensi energi.
Indonesia juga telah menjalin kemitraan untuk akses pendanaan internasional seperti yang berasal dari Green Climate Fund melalui BKF Kemenkeu dan membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Untuk menarik pendanaan non-APBN lebih besar, Indonesia mengembangkan kerangka keuangan berkelanjutan.