- Implementasi B40 diharapkan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 41,46 juta ton CO2e per tahun dan mendukung transformasi ekonomi berbasis keberlanjutan.
ESDM Klaim Program B40 Bakal Hemat Devisa Hingga Rp147,5 T
Intinya sih...
- Program B40 dapat menghemat devisa hingga Rp147,5 triliun dengan pengurangan impor solar.
- Transformasi CPO menjadi biodiesel meningkatkan nilai tambah ekonomi hingga Rp20,9 triliun dan menciptakan peluang kerja bagi 1,95 juta orang.
- Implementasi B40 diharapkan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 41,46 juta ton CO2e per tahun dan mendukung transformasi ekonomi berbasis keberlanjutan.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)
Jakarta, FORTUNE - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan implementasi program mandatori biodiesel B40 mulai 1 Januari 2025 akan membawa dampak signifikan bagi perekonomian nasional.
Program ini diklaim mampu mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar, dengan potensi penghematan devisa mencapai Rp147,5 triliun. Sedangkan untuk B35 dapat menghemat Rp122,98 triliun. Dengan demikian terjadi penghematan devisa sekitar Rp25 triliun dengan tidak mengimpor BBM jenis minyak solar.
"Peningkatan biodiesel dari B35 ke B40 resmi berlaku mulai 1 Januari 2025. Ini adalah bagian dari upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor solar sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam keterangan persnya yang dikutip, Senin (6/1).
Selain penghematan devisa, program B40 memiliki berbagai manfaat strategis. Bahlil menjelaskan, transformasi crude palm oil (CPO) menjadi biodiesel dalam program ini dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi hingga Rp20,9 triliun.
Program ini juga menciptakan peluang kerja yang luas, baik di sektor on-farm maupun off-farm. "Penyerapan tenaga kerja diperkirakan mencapai 1,95 juta orang di sektor on-farm dan lebih dari 14 ribu orang di sektor off-farm," ujarnya.
Dari sisi lingkungan, implementasi B40 diharapkan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 41,46 juta ton CO2e per tahun, sejalan dengan target pemerintah mencapai net zero emission pada 2060.
Pemerintah telah menetapkan alokasi biodiesel B40 sebesar 15,6 juta kiloliter (kl) pada 2025. Alokasi ini terdiri dari 7,55 juta kl untuk Public Service Obligation (PSO) dan 8,07 juta kl untuk non-PSO.
Program ini diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 341.K/EK.01/MEM.E/2024, yang menetapkan pemanfaatan biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persen dalam campuran solar. Penyaluran biodiesel akan melibatkan 24 Badan Usaha (BU) bahan bakar nabati, 2 BU BBM yang mendistribusikan B40 untuk PSO dan non-PSO, serta 26 BU BBM yang khusus menyalurkan B40 untuk non-PSO.
Tak akan impor solar pada 2026
Bahlil menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari agenda besar Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ketahanan dan swasembada energi. "Ini adalah bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo terkait energi dan lingkungan. Jika implementasi B40 berjalan baik, pemerintah akan meningkatkan lagi ke B50 pada 2026," jelasnya.
Ia optimistis bahwa dengan mandatori B40 dan rencana peningkatan ke B50, impor solar dapat dihapuskan sepenuhnya pada 2026.
"Kalau ini berjalan sesuai rencana, Insya Allah kita tidak akan mengimpor solar lagi mulai 2026," kata Bahlil.
Program ini tak hanya menjadi langkah strategis menuju ketahanan energi nasional, tetapi juga menjadikan Indonesia lebih mandiri dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, sekaligus mendukung transformasi ekonomi berbasis keberlanjutan.
